KOTA METRO — Sejumlah persoalan pelayanan publik menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Metro dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan ialah pelayanan pasien di RSU A Yani. Fraksi PDIP menilai kepadatan antrean di sejumlah poli masih menjadi masalah karena ruang tunggu sering dipenuhi pasien hingga membuat suasana kurang nyaman.
Juru bicara Fraksi PDIP, Yadi Lamnunyai, meminta pemerintah melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, penambahan waktu operasional pelayanan serta kapasitas ruang tunggu dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan pasien.
Hal tersebut disampaikan Yadi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (20/4/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan LKPJ Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso yang sebelumnya disampaikan kepada DPRD pada 1 April 2026.
Fraksi PDIP juga mendorong agar program pelayanan BPJS gratis terus diperkuat dan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Program tersebut dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sehingga keberlanjutannya perlu mendapat perhatian.
Persoalan kesehatan lainnya yang turut dibahas adalah penanganan stunting. PDIP menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh OPD.
“Perlu kolaborasi yang kuat agar target zero stunting bisa tercapai,” ujar Yadi.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Fraksi PDIP meminta pemerintah menjadikan hasil evaluasi LKPJ 2025 sebagai bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya.
Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan PAD sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif. Setiap perbedaan antara target dan realisasi, menurut PDIP, harus disertai penjelasan mengenai penyebab serta strategi perbaikannya.
Sektor pembangunan juga tidak luput dari perhatian. PDIP meminta pemerintah memastikan program yang telah direncanakan benar-benar terealisasi, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas jalan yang masih menjadi salah satu keluhan masyarakat.
Fraksi tersebut turut mempertanyakan persoalan “tunda bayar” dalam pelaksanaan APBD 2025. Menurut mereka, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan dengan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemerataan penerangan jalan umum (PJU) dinilai masih perlu ditingkatkan. PDIP menyoroti sejumlah kawasan, terutama wilayah persawahan di Metro Selatan dan Metro Utara, yang masih minim penerangan dan dinilai memiliki tingkat kerawanan terhadap tindak kriminal.
Dalam penanganan banjir, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai penting, khususnya dalam menangani persoalan aliran sungai dan sistem pengendalian banjir.
Menutup pandangannya, Fraksi PDIP menegaskan bahwa keberhasilan sebuah LKPJ bukan ditentukan oleh banyaknya halaman atau panjangnya laporan. Hal terpenting adalah kemampuan laporan tersebut menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk keterbukaan pemerintah dalam mengakui berbagai kekurangan.
“Kalau itu bisa dipenuhi, respons masyarakat tentu akan lebih positif,” pungkas Yadi. (ADV)
0 Komentar